Bundestag Perdebatkan Mandat Antiperompak di Tanduk Afrika

Di parlemen Jerman 'Bundestag', Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier dan Menteri Pertahanan Franz Josef Jung mendesak agar para anggota legislatif menyetujui keterlibatan negaranya dalam misi Uni Eropa "Atalanta" untuk memerangi bajak laut di Tanduk Afrika. Steinmeier menegaskan bahwa operasi ini bukan merupakan suatu isapan jempol atau cerita petualangan, karena pada tahun ini sekitar 200 kapal dibajak di Tanduk Afrika dan 17 kapal serta 200 sandera masih berada di cengkeraman perompak:

"Misi yang harus kita rembukkan hari ini bukan merupakan perjalanan santai ke daerah yang hangat. Misi ini punya alasan penting. Kami mengusulkan sebuah mandat yang mantap untuk itu. Angkatan laut Jerman dan semua kekuatan yang terlibat boleh menggunakan semua sarana untuk membuat jera perompak, untuk menghindari serangan atau mengakhirinya. Dan ini jelas melibatkan penggunaan kekerasan."

Perlu mandat yang mantap

Menteri Pertahanan Fran Josef Jung bahkan menyebutkan bahwa mandat yang diperlukan diharapkan memungkinkan tindakan dari tembakan peringatan ke haluan kapal hingga menenggelamkannya. Selanjutnya Jung mengutarakan:

"Prinsip dasar misi ini adalah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa 1846. Dan dasar dari segi hukum tatanegaranya adalah sistem keamanan kolektif timbal balik yang didasari pasal 24 UUD. Karena itu, misi pemberangusan bajak laut secara aktif ini dapat dilaksanakan oleh Bundeswehr, sementara untuk kondisi lainnya menurut konstitusi kita tidak mungkin."

Dalam perdebatan mengenai tema bajak laut di parlemen Jerman, Partai Hijau dan Partai Kiri melemparkan kritik pada pemerintahan Koalisi Besar. Politisi Partai Hijau, Uschi Eid mencela adanya beberapa misi anti perompak yang dilaksanakan paralel. Dia mengusulkan agar semua kapal dikerahkan dalam misi "Atalanta" itu. Sedangkan Norman Paech dari Partai Kiri mengkritik praktik pemisahan tugas kepolisian dan militer yang tidak sesuai dengan UUD. Bukan Bundeswehr yang harus dikerahkan untuk tugas itu melainkan polisi federal atau Bundespolizei. Demikian Norman Paech yang mengatakan, menenggelamkan kapal tidak sesuai dengan hukum internasional.

Bajak laut bertindak berdasarkan perhitungan bisnis

Kepada sebuah pemancar televisi Jerman, Ketua Ikatan Tentara Jerman 'Bundeswehrverband', Ulrich Kirsch memperingatkan bahwa operasi itu bukan tidak berbahaya, pasalnya persenjataan perompak bertambah canggih. Mengingat situasi politik di Somalia, ia menduga bahwa operasi Atalanta akan berlangsung lama. Apalagi karena para bajak laut bertindak berdasarkan perhitungan bisnis dan menginvestasi hasil pemerasannya.

Jerman akan melibatkan sekitar 1. 400 tentara dan sebuah fregat atau kapal perang perusak pada misi "Atalanta". Bundestag diperkirakamn akan menyetujui misi Bundeswehr hari Jumat (19/12). Fregat 'Karlsruhe' saat ini sudah berada di perairan Tanduk Afrika. Misi itu untuk sementara akan berakhir 15 Desember 2009. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Steinmeier menegaskan bahwa tentara Bundeswehr tidak termasuk dalam mandat PBB yang diperluas dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB hari Selasa lalu (16/12).

DK PBB perluas mandat

Di New York, disepakati sebuah rencana resolusi yang menyatakan bahwa dengan izin pemerintah Somalia, operasi internasional diperbolehkan tidak hanya di perairan Somalia, tetapi juga di daratan negara itu. Operasi tersebut berlaku untuk satu tahun. Atas protes Indonesia dan sejumlah negara lainnya, rencana untuk menggunakan wilayah udara Somalia, dibatalkan. Dalam resolusi 1851 semua negara dan lembaga internasional diimbau untuk menciptakan mekanisme kerja sama internasional. Di sebuah lokasi di wilayah terkait akan dikumpulkan semua informasi yang relevan dalam perang melawan perompak. (cs)