Dewan Keamanan Bahas Provokasi Korea Utara

DK tak bisa bereaksi atas provokasi Pyongyang hanya dengan selembar kertas. Demikian pernyataan Duta Besar AS untuk PBB John Bolton yang Rabu (04/10)kemarin mendesak agar DK menjatuhkan konsekuensi tegas.

Washington menginginkan strategi yang jelas dalam menghadapi Korea Utara. Dan bukan lagi sekedar teguran seperti yang diusulkan Tokyo. Sekali ini DK harus mengeluarkan resolusi yang tegas.

Walau demikian AS tak bisa mengharapkan dewan tertinggi PBB akan mengambil langkah besar. Kesalahan ada di pundak kekuatan pelindung Korea di tubuh DK, kata Bolton menuding Beijing.

Tudingan yang membuat berang Cina tersebut disanggah oleh Duta Besar Cina untuk PBB, Wang Guangya. Lebih lanjut Guangya mengatakan, tidak ada pihak yang akan membantu satu negara yang melakukan tindakan buruk di dunia ini.

Kata-kata diplomasi yang tidak lazim, dari Beijing maupun wakilnya di PBB, menjadi semakin jelas. Wang Guangya secara tegas mengancam Pyongyang dengan sanksi jika Korea Utara menggelar uji coba nuklir.

Memang, menurut bab 7 piagam PBB, ancaman itu juga mengijinkan diambilnya aksi militer, sesuatu yang biasanya sangat dihindari Cina.

Tapi tidak akan lama lagi untuk sampai ke langkah itu. Sekarang, semua pihak -dari Bolton hingga Wang- sudah sepakat, Korea Utara harus dibawa kembali ke perundingan 6 negara. Tapi kunci untuk kesana ada di tangan Washington. Begitu sindiran tajam Wang yang diarahkan ke Bolton; Jika saja ada kemajuan yang bisa dicapai dalam hubungan antara AS dan Korea Utara, maka akan berkurang prasangka antara kedua pihak dan itu akan menuntun pada hasil yang baik.

Tetapi bukan begitu bayangan John Bolton akan strategi yang dituntutnya. Ia dan 14 mitranya di DK terlebih dulu menyerahkan tanggapan mereka, ditulis di atas selembar kertas, kepada para pakar PBB.

Para pakar itu kini harus membahas 6 tema dimana DK menekankan kekuatiran mereka terhadap pengumuman yang disampaikan Korea Utara. DK juga mengecam mengecam ujicoba nuklir membahayakan perdamaian internasional dan mendesak Korea Utara untuk segera dan tanpa syarat kembali ke perundingan 6 negara.