1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

DK PBB Sepakati Rancangan Resolusi Kecam Korea Utara

11 April 2009

Setelah melalui perundingan alot, ke-lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jepang sepakat mengecam uji-coba roket jarak jauh Korea Utara. Selain itu beragam sanksi disiapkan.

https://p.dw.com/p/HV5H
Sejumlah roket milik militer Korea UtaraFoto: AP

Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ditambah Jepang menyepakati draft yang diusulkan Amerika Serikat untuk mengecam uji coba roket jarak jauh Korea Utara dan mempertajam sanksi terhadap negeri komunis itu.

Ke-enam negara, Inggris, Cina, Perancis, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat sabtu lalu (11/04) mengirimkan rancangan resolusi kepada sembilan anggota DK PBB lainnya. Rancangan tersebut membutuhkan setidaknya 15 suara anggota sebelum disahkan.

Duta Besar Mexiko di Dewan keamanan, Claude Heller yang kini menjabat sebagai ketua dewan mengatakan, resolusi yang mengecam tindakan Korea Utara paling lambat akan diumumkan hari Senin.

Surat pernyataan bersama yang akan diumumkan ke pers diyakini bakal berbunyi, bahwa dewan "mengecam uji coba roket pada 5 April 2009 oleh Korea Utara. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan nomor 1718 (2006)."

Korea Utara kembali bersikeras menyebut uji coba roket sebagai bagian dari program satelit komunikasi luar angkasa. Jepang sebelumnya mengancam akan melaporkan ke Dewan Keamanan jika Pyongyang melakukan uji coba tersebut. Resolusi 1718 melarang tegas setiap bentuk uji coba roket jarak jauh.

Cina dan Rusia menyerukan Dewan Keamanan agar tidak mengesampikan kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan enam negara yang bertujuan melucuti senjata nuklir Korea Utara. Selain itu Cina juga mengumumkan akan meneruskan bantuan ekonomi bagi negara tetangganya itu dan mengungkapkan dukungan terbuka bagi diktatur Kim Jong Il yang kembali terpilih.

Presiden Cina Hu Jintao mengungkapkan, dirinya "mendukung penuh dan mempercayai" Kim Jong Il setelah terpilih sebagai ketua umum komisi pertahanan nasional.

RN/ap/afp/rtr/dpa