Indonesia Putuskan Impor Garam 3 Juta Ton

Pemerintah membeberkan sejumlah rencana impor komoditas pangan untuk tahun ini. Salah satunya adalah rencana impor garam sebanyak 3 juta ton.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menggaungkan cinta produk Indonesia dan benci produk asing.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia menjelaskan rapat dengan Menko Perekonomian dihadiri Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Tercatat bahwa berdasarkan neraca, stok produksi garam nasional 2,1 juta ton.

"Lalu kemudian impor (garam) diputuskan 3 juta," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, kemarin (18/03).

Dia menjelaskan kebutuhan garam terbesar ada pada industri manufaktur sekitar 3,9 juta ton, lalu aneka pangan 1,3 juta ton, dan lain sebagainya 2,4 juta ton.

Pemerintah, lanjut dia akan memperbaiki dari sisi produksi, peningkatan produksi garam rakyat. Misalnya, yang sudah dilakukan di beberapa tempat adalah integrasi lahan garam untuk peningkatan produktivitas dari 60 ton per hektare per musim menjadi 120 ton per hektare per musim.

"Kemudian pembangunan gudang garam nasional dan penerapan resi gudang. Lalu bantuan revitalisasi gudang garam rakyat, perbaikan jalan produksi, perbaikan saluran," tambahnya.

Target swasembada garam 2025 sebatas wacana?

Indonesia menargetkan swasembada garam pada 2025. Namun hal itu hanya sebatas wacana sampai saat ini, karena nyatanya impor garam masih terus dilakukan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor garam Indonesia sepanjang 2020 mencapai 2,61 juta ton dengan nilai mencapai US$ 94,55 juta. Secara volume kebutuhan itu meningkat dibanding realisasi impor pada 2019.

Pada 2019, secara volume impor garam Indonesia mencapai 2,59 juta ton dengan nilai US$ 95,52 juta. Pada 2018 adalah yang tertinggi yakni mencapai 2,84 juta ton atau senilai dengan US$ 90,65 juta.

Sepanjang Januari-Februari 2021 ini saja, Indonesia tercatat masih melakukan impor garam dengan volume mencapai 80,2 ribu ton atau setara dengan US$ 2,61 juta. Realisasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan realisasi impor Januari-Februari 2020 yang mencapai 123,76 ribu ton.

Negara langganan Indonesia untuk impor garam adalah Australia, Tiongkok, India, Thailand, dan Selandia Baru.

Jika melihat dari potensi garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan menjadi yang terpanjang kedua di dunia, Indonesia bisa swasembada garam jika mau. Namun selama ini dianggap terhalang oleh aturan pemerintah sendiri.

"Petambak garam mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahkan produksi untuk keperluan industri. Fakta yang terjadi adalah petambak garam nasional dikalahkan oleh kebijakan pemerintahnya sendiri," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.

Petambak garam cemas

Kebijakan pemerintah membuat petambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, cemas. Selain impor,

Warsono (56), salah seorang petambak garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon mengatakan saat ini harga garam rakyat belum menyentuh Rp 500 per kilogramnya.

"Saat ini per kilogram berkisaran Rp 250 hingga Rp 400. Harusnya, saat panen raya nanti minimalnya harga garam itu bisa Rp 500 per kilogram. Ini bisa menutupi kebutuhan sehari-hari," kata Warsono saat ditemui detikcom, Rabu (17/03).

Warsono mengatakan ongkos produksi garam bisa mencapai Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Ongkos produksi itu belum termasuk sewa lahan.

"Di sini banyak yang garap tambak sewa lahan orang. Jadi, Kalau harga garam tidak sampai Rp 500 per kilogram, ya bakal rugi. Idealnya harga Rp 500 hingga Rp 1.000 per kilogramnya. Kalau terjual satu ton dalam sehari, kita bisa mengantongi Rp 1 juta, bisa buat makan sehari-hari," katanya.

Warsono tak ambil pusing dengan kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah. Hanya saja dia berharap pemerintah bisa lebih memerhatikan nasib petambak garam rakyat. Salah satunya dengan mengendalikan harga garam rakyat.

"Garam di sini katanya kurang bagus kualitasnya. Kalau masalah impor, itu urusan pemerintah. Kita minta supaya pemerintah bisa mengendalikan harga garam agar tidak turun. Kita minta itu. Untuk masalah bantuan itu nomor sekian," katanya.

Senada disampaikan Tono (40), salah seorang petambak garam. Ia meminta agar harga garam rakyat bisa stabil.

"Kita tidak minta muluk-muluk. Harga garam jangan sampai anjlok. Itu saja. Sekarang saya jadi kuli angkut garam untuk bertahan. Kita lagi jarang produksi garam karena musim hujan," kata Tono.

Tono mengaku mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh atau kuli angkut. "Ya kuli angkut garam di gudang-gudang. Lumayan buat nambah-nambah. Di sini garamnya buat ke pabrik-pabrik," katanya. (Ed: gtp/ha)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Ironi Impor Garam 3 Juta Ton di Tengah Seruan Jokowi Benci Produk Asing

Pemerintah Putuskan Impor, Ini Respons Petambak Garam Cirebon