Korea Utara Ancam akan Kembangkan Program Nuklirnya

Pemerintah Korea Utara tidak hanya memboikot perundingan soal program nuklirnya, tetapi juga akan memforsir perluasan programnya. Demikian pernyataan Korea Utara, yang dilontarkan setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras uji coba peluncuran rudal jarak jauh oleh Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Korea Utara di Pyongyang hari ini (Selasa 14/4) mengatakan, tidak akan kembali mengambil bagian dalam perundingan enam negara. Enam negara yang dimaksud adalah Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Rusia. Dengan demikian negara itu tidak akan terikat dengan kesepakatan apapun yang dicapai dalam perundingan tersebut. Pemerintah di Pyongyang menyebut pembicaraan enam negara itu “tidak berguna”. Sekaligus mengancam akan mengaktifkan kembali instalasi tenaga nuklirnya yang selama ini ditutup.

Korea Utara akan menghidupkan kembali reaktor nuklir lainnya

Dalam sebuah pernyataan bersama DK PBB mengecam keras uji coba rudal Korea Utara yang dilakukan 5 April lalu. DK PBB juga menuntut, agar Korea Utara membatalkan uji coba lainnya. Korea Utara sebelumnya telah mengancam, setiap kritik yang dilontarkan terhadap peluncuran rudalnya, yang olehnya disebuat sebagai „bagian dari program satelit yang damai“, akan membuat negara itu keluar dari perundingan.

Kecaman dunia internasional

Sebelum DK PBB mengeluarkan kecamannya, pemerintah Jepang mengupayakan sebuah resolusi baru bagi Korea Utara. Alasannya, negara itu menembakkan rudalnya melewati kawasan Jepang. Namun, Cina beranggapan bahwa setiap negara berhak melakukan penerbangan ruang angkasa demi kepentingan damai.

Pujian untuk Cina

Duta Amerika Serikat di PBB, Susan Rice, memuji pernyataan bersama anggota DK PBB. Demikian juga Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menilai kecaman itu sebagai pernyataan yang jelas dan tegas. Duta Jepang PBB, Yukio Takasu pun melontarkan pujian senada sekaligus menghargai sikap delegasi Cina, yang menurutnya „sangat fleksibel“ selama perundingan.

Cina dan Rusia menyerukan DK PBB untuk tidak menutup kemungkinan dimulainya kembali perundingan enam negara itu. Menurut pakar Korea Utara dari Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik, Dr. Markus Tidten, dalam hal ini Cinalah yang memainkan peranan penting. Tidten:

„Kini banyak hal yang tergantung dari Cina. Negara itu memainkan peranan yang sangat kuat. Semoga, Cina bersedia mengambil alih tanggungjawab itu. Paling tidak, sampai sekarang pemerintah di Beijing berusaha agar perundingan tetap berjalan. Kalangan pakar sepakat, Cina adalah negara satu-satunya yang kini, dalam bentuk apapun, dapat memainkan pengaruhnya.“ (an/rtre/sp)