Oposisi Desak Pemakzulan Yoon, Menhan Korsel Mundur

Partai Demokrat, partai oposisi, pada hari Kamis (05/12) memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militernya yang singkat, sementara para menteri mulai mengajukan pengunduran diri.

"Deklarasi darurat militer oleh rezim Yoon menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami,” ujar anggota Partai Demokrat Kim Seung-won kepada Majelis Nasional saat mosi pemakzulan diajukan. 

"Rakyat dan para pendukung parlemen, melindungi kami dengan tubuh mereka. Rakyat menang, dan kini saatnya bagi kami untuk melindungi rakyat,” lanjutnya.

"Kita perlu segera menangguhkan kewenangan Presiden Yoon. Ia telah melakukan kejahatan yang tak terlupakan dan bersejarah terhadap rakyat, yang kegelisahannya perlu diredakan agar rakyat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari.”

Menurut kantor berita Korsel, Yonhap, pihak oposisi mengupayakan digelarnya pemungutan suara pada hari Sabtu (07/12).

Sesuai hukum, mosi tersebut akan dibatalkan jika tidak dilakukan pemungutan suara dalam waktu 72 jam sejak diperkenalkan di parlemen.

Partai Yoon menentang pemakzulan

Partai yang berkuasa di bawah kepemimpinan Yoon, Partai People Power (PPP), menyatakan niatnya untuk menolak mosi tersebut, tetapi oposisi hanya membutuhkan delapan pembelot untuk meloloskan RUU tersebut.

Sebanyak 18 anggota parlemen PPP sudah memberikan suara untuk membatalkan perintah darurat militer Yoon dalam sidang darurat pada hari Rabu (04/12) dini hari, dan pemimpin partai Han Dong-hun menyebut tindakan presiden itu "tidak konstitusional.”

Meski demikian, ia mengatakan partainya tetap akan menolak pemakzulan untuk mencegah "kerugian terhadap warga dan pendukung yang disebabkan oleh kekacauan yang tidak terencana.”

Jika Yoon dimakzulkan dan diberhentikan dari kekuasaannya, Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo akan mengisi posisi sebagai pemimpin, sesuai konstitusi Korea Selatan.

Jika ia mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya, pemilu baru akan digelar kembali dalam waktu 60 hari.

Pengunduran diri para menteri

Sementara itu, Yoon pada hari Kamis (05/12) menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun, yang awalnya mengusulkan gagasan dideklarasikannya darurat militer, menurut dokumen pengajuan pemakzulan dan seorang pejabat militer senior.

Yoon telah menunjuk Choi Byung-hyuk, seorang pensiunan jenderal bintang empat yang saat ini menjabat sebagai duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, sebagai pengganti Kim. 

Menteri keuangan, pendidikan, dan kehakiman juga berencana untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka, menurut Yonhap.

Pengunduran diri itu terjadi dalam 24 jam setelah malam penuh kekacauan di Seoul, saat Yoon mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendeklarasikan darurat militer. Beberapa jam kemudian, setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional, dekralasi itu dicabut.

Pemungutan suara dilakukan dalam sidang darurat tengah malam saat para pendukung parlemen menahan pasukan bersenjata di luar ruang sidang, menggunakan barikade dari furnitur dan alat pemadam api. 

'Bunuh diri politik' 

Pada hari Rabu (04/12), Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Wamenlu AS) Kurt Campbell mengatakan bahwa Yoon telah membuat kesalahan penilaian yang cukup serius.

"Ini adalah simbol kuat dari fakta bahwa rakyat siap keluar dan menegaskan bahwa ini adalah proses yang sangat tidak sah,” katanya. "Sebuah proses yang akan dipenuhi oleh kehendak rakyat, dan sejujurnya, kehendak badan legislatif.”

Seorang analis mengatakan kepada kantor berita Associated Press (AP) bahwa tindakan Yoon ini adalah "bunuh diri politik.”  

kp/ha (AP, Reuters, dpa, AFP)