1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Penyatuan Kembali Korea Utara dan Selatan

18 Desember 2007

Dalam pemilu presiden di Korea Selatan, Rabu (19/12), masalah penyatuan kembali Korea Utara dan Korea Selatan tak merupakan topik utama. Walau begitu, unifikasi kedua Korea adalah agenda politik jangka panjang Korsel.

https://p.dw.com/p/CdEm
Buruh Korea Utara, terancam kekurangan gizi
Buruh Korea Utara, terancam kekurangan giziFoto: AP

Kawasan di sekitar zona bebas militer antara Korea Utara dan Selatan dijaga ketat oleh 2 juta tentara Korea dan puluhan ribu pasukan Amerika Serikat dengan mandat PBB. Hanya di beberapa tempat zona itu kedua Korea bersentuhan. Misalnya di kawasan industri khusus Kaesong. Di sini, buruh Korea Utara menyelesaikan produk industri yang dirancang pengusaha Korea Selatan.

Sementara itu, lagu yang mengalun dari pengeras suara di „Jembatan Kebebasan“ Imjingak di selatan zona bebas militer tetap mengingatkan pada pemisahan antara Korea Utara dan Selatan.

Dampak Ambruknya Korut

Negara komunis Korea Utara berada di ambang kehancuran. Demikian penilaian sejumlah pengamat Korea Selatan. Ambruknya ekonomi Korea Utara hanyalah masalah waktu saja. Karena takut terkena imbasnya, politisi Korea Selatan mencanangkan penyatuan kembali kedua Korea sebagai agenda politik jangka panjang.

Kepala Pusat Studi Unifikasi di Universitas Nasional Seoul Park Myung-Kun: “Bila Korea Utara tiba-tiba ambruk, maka dampak sosial dan ekonominya juga dirasakan Korea Selatan. Kami tidak ingin hal itu, tapi kami juga tidak mendukung status quo di Korea Utara. Perlu ada jalan tengah, agar transisi di Korea Utara melalui langkah-langkah reformasi berjalan lebih mulus.”

Masalah HAM di Korut

Sebagian besar partai politik Korea Selatan mendukung upaya untuk membantu masa peralihan di Korea Utara. Walau itu berarti, beberapa isu lainnya terpaksa ditangguhkan dulu penyelesaiannya. Misalnya nasib 200.000 tahanan politik yang masih mendekam di penjara Korea Utara.

Politisi Korea Selatan Chung Eui-yong, menyayangkan hal ini. Tapi menurut politisi kubu kiri yang duduk dalam pemerintahan Korea Selatan, realpolitik saat ini memang lebih fokus pada masalah program atom Korea Utara.: „Bukan berarti kita melupakan soal hak asasi karena tengah berusaha menyelesaikan sengketa atom Korea Utara. Memang program atom Korea Utara adalah fokus politik saat ini. Memang, hak asasi adalah nilai tertinggi yang harus kita junjung. Tapi, kami juag perlu menyelesaikan masalah secara pragmatis dan realistis.“

Investasi Masa Depan

Menurut para pakar, Korea Selatan yang ekonominya lebih kuat kemungkinan harus menanggung sebagian besar biaya untuk penyatuan kembali kedua Korea. Menurut bekas kepala Institut Nasional Unifikasi Korea Seo Byung-Chel, dalam jangka panjang tetap saja sisi positifnya lebih banyak:

“Memang ada yang bilang, penyatuan kembali ini akan mahal. Jerman pun awalnya menghadapi masalah serupa. Tapi pada akhirnya, Korea akan diuntungkan dengan penyatuan kembali ini. Dana yang kami investasikan pasti akan kembali.“ (zer)