Polandia Ambil Alih Kepemimpinan Uni Eropa dari Hungaria
31 Desember 2024
Pada tanggal 1 Januari, Hungaria akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan bergilir Uni Eropa (UE) selama enam bulan ke Polandia, mengakhiri setengah tahun situasi yang penuh gejolak bagi blok tersebut.
Alih-alih bertindak sebagai mediator netral, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban malah mengambil jalur yang bertentangan dengan politik Brussel dan membuat marah rekan-rekannya, diawali dengan kunjungan mendadak ke Moskow, Kyiv, dan Beijing yang tidak disepakati sebelumnya.
"Kepresidenan Polandia di Dewan UE akan menjadi kebalikan dari apa yang telah terjadi selama enam bulan terakhir,” kata pakar Eropa Timur Kai-Olaf Lang dari lembaga penelitian Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) di Berlin.
Lang mengatakan kepada DW bahwa hal ini terutama berlaku untuk kebijakan keamanan UE dan hubungan dengan Ukraina dan Rusia.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Argumen kuat tentang keamanan Uni Eropa
Kepresidenan Dewan UE adalah kesempatan sempurna bagi Perdana Menteri Donald Tusk untuk menunjukkan, Polandia bisa memberikan kontribusi penting. "Kami kredibel," kata Adam Szlapka, Menteri UE Polandia, baru-baru ini ketika memaparkan prioritas negara tersebut untuk menjadi presiden di Dewan UE.
Selama berbulan-bulan, inti pidato Donald Tusk adalah seruan agar kebijakan keamanan Polandia dan negara-negara lain di sisi timur NATO menjadi kebijakan seluruh Uni Eropa.
"Kita harus membina hubungan kita dengan AS, namun Eropa harus mandiri, harus berdiri sendiri. Saatnya sekarang untuk mengakhiri era ketakutan terhadap Rusia dan ketidakpastian," katanya sebelum KTT delapan negara Baltik di Swedia pada akhir November lalu.
Polandia saat ini memimpin dalam hal belanja pertahanan. Negara itu saat ini mengalokasikan 4,2% PDB-nya untuk pertahanan dan berencana meningkatkannya menjadi 4,7% pada tahun 2025.
Hal ini tidak hanya menjadi argumen yang kuat untuk diajukan ke negara-negara UE lainnya tetapi juga untuk diskusi di masa depan dengan Presiden terpilih AS Donald Trump, yang telah menyerukan komitmen yang lebih besar dari mitra-mitranya di Eropa.
Donald Tusk bertekad untuk mencegah kemungkinan perundingan perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina dilakukan secara eksklusif antara AS dan Rusia, tanpa melibatkan Ukraina. Dia juga ingin UE mendapat kursi di meja perundingan.
"Kepresidenan kami di Dewan UE akan bertanggung jawab bersama atas situasi negosiasi, yang mungkin dimulai pada musim dingin ini,” katanya pada awal Desember. "Ukraina harus hadir di setiap (putaran) perundingan," tambahnya usai pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Warsawa pada 12 Desember lalu.
Kendala politik dalam negeri Polandia
Tapi Donald Tusk tidak akan mengambil risiko meluncurkan proyek Eropa apa pun yang tidak populer di dalam negeri, dan dapat dimanfaatkan oleh oposisi untuk melawannya.
Polandia adalah penentang keras perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Selatan. dan kemungkinan besar akan melakukan segala daya untuk mencegah perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai rencana. Dalam hal ini, Warsawa memiliki sekutu yang kuat, termasuk Prancis.
Kepresidenan Polandia di Dewan Uni Eropa bertepatan dengan krisis politik domestik di Jerman dan Prancis. Donald Tusk ingin memanfaatkan kelemahan kedua kekuatan besar Eropa ini, untuk meningkatkan status negaranya.
"Polandia sangat proaktif dalam memposisikan diri. Namun, koalisi dengan negara-negara Nordik dan Baltik tidak akan cukup,” kata pakar Eropa Timur, Kai-Olaf Lang.
"Polandia akan menampilkan dirinya sebagai negara pro-Eropa yang bersedia mengubah keadaan," kata Lang. "Namun, pada saat yang sama, Polandia akan berulang kali melihat bahwa hambatan ekonomi dan politik di Jerman dan Prancis bisa menjadi batu sandungan yang menghalangi Eropa untuk bergerak maju."
Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman