Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup”
20 Desember 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.
Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.
Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).
Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.
Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.
Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya
Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).
Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.
Pada Kamis (19/12), Donald Trump mendukung rencana pengganti yang akan menangguhkan pagu utang, atau jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai pengeluaran negara, selama dua tahun.
Trump puji "keberhasilan” rencana baru
Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada "keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.
"SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.
Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Tekanan dari Elon Musk dan Trump
Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai "resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.
Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.
Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.
Apa isi kesepakatan itu?
Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.
RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.
Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.
mh/rs (Reuters, AP, AFP)