Tanggul Laut Raksasa: Peluang Investasi atau Jebakan Utang?

Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall membentang dari pesisir Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan tanggul sepanjang 958 kilometer ini ditargetkan rampung dalam waktu 20 hingga 40 tahun.

Tanggul ini diklaim dapat mengatasi banjir rob akibat penurunan muka tanah di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa yang telah mencapai 1-25 cm per tahun. Di waktu yang bersamaan, kenaikan permukaan laut mencapai 1-15 cm per tahun, diperparah oleh perubahan iklim.

Pembangunan tanggul ini sebenarnya kali pertama dimulai tahun 2014 untuk mengatasi penurunan muka tanah di kawasan pesisir Jakarta. Seiring perkembangannya, pemerintah memutuskan untuk membangun tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebutkan total anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai US$50 miliar, atau setara dengan Rp816 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.328 per dolar.

Lantaran giant sea wall ini diperkirakan akan menelan anggaran raksasa, pembangunan ini pun bukan lagi tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan mega infrastruktur yang sangat butuh dana segar dari swasta.

Pemerintah tebar jaring investasi

Merasa tidak cukup mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah gencar mencari sumber dana lain, termasuk skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan pihak asing.

Oktober 2024, Nanjing Hydrolic Resources Institute dari Cina disebut-sebut melirik peluang kerja sama dalam proyek ini. Presiden Prabowo pun turut membahas potensi pengembangan proyek ini bersama Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Beijing pada bulan November lalu.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru 

Pada Desember 2024, Prabowo kembali mengajak puluhan investor Jepang untuk turut terlibat dalam proyek tanggul laut raksasa ketika bertemu dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi yang pasti dari kedua negara tersebut terkait penanaman modal dalam proyek mega infrastruktur ini.

Dr. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai pemerintah belum menyiapkan rencana perhitungan yang matang bagi investor. Akibatnya, nafsu investor dalam mendanai proyek pun turun.

"Pemerintah harus benar-benar mensortir, adakah investor yang mau di giant sea wall? Mereka harus hitung-hitungan bisnis, selama 40 tahun apa yang akan investor dapat? Dari mana return of investment-nya? Bahkan desain dan perhitungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pun belum jalan," kata Rizal kepada DW Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah belum mempublikasikan cetak biru rencana pembangunan tanggul laut secara transparan kepada publik. Terlebih, studi kelayakan proyek hingga kini masih terus berlangsung.

"Saya minta sebenarnya beberapa data yang berkaitan proyek ini, tapi tidak dikasih dari Kementerian PUPR," jelas Rizal.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada 70 kawasan industri, lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima wilayah pusat pertumbuhan industri sepanjang Pantura. Pantura Jawa berkontribusi hingga 34,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2023 dari sektor perikanan, transportasi dan pariwisata, yakni tiga sektor yang signifikan bagi PDB Indonesia. Hal inilah yang diprediksi menjadi daya jual proyek tanggul laut raksasa bagi para investor.

"Kalau saya lihat, memang kemungkinan return of investment-nya adalah akan diberikan ruang ekonomi di sekitar tanggul bagi para investor," ujar Rizal.

Alih-alih investasi, waspadai risiko jebakan utang

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa proyek ini akan menambah beban fiskal negara, terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan investor.

"Yang jadi pertanyaan, apakah proyek ini akan melibatkan investasi, atau lebih dibebankan kepada APBN dan APBD. Daerah di sekitar Pantura Jawa itu kan APBD-nya lebih sempit lagi, kalau menerbitkan municipal bond atau utang daerah, bisa jadi daerahnya benar-benar tidak bergerak secara fiskal," ungkap Bhima.

Di satu sisi, Bhima memprediksi bahwa keterlibatan swasta atau asing akan lebih condong ke pembelian surat utang. Jika berkaca pada berbagai proyek pemerintah di masa lalu yang dianggap kurang menguntungkan, mereka akan cenderung tidak mau ambil risiko dan hanya berani memberikan pinjaman.

Pada proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) misalnya, proyek ini diprediksi baru bisa balik modal dalam jangka waktu 70 hingga 100 tahun ke depan. Padahal, biaya pembangunannya menghabiskan hingga Rp108 triliun.

"Kalau kita membandingkan KCIC dan giant sea wall, proyek tanggul ini balik modalnya akan lebih lama lagi. Secara komersial, siapa yang mau membayar secara langsung tarif dari tanggul itu?" tutur Bhima.

Jika tidak bisa membayar kembali pinjaman, Indonesia harus memberikan jaminan lainnya, menurut pakar. Jaminan tersebut dapat berupa topangan insentif pemerintah terhadap konsesi industri maupun sektor ekstraktif. Namun lebih dari itu, ada ketakutan bahwa pinjaman tersebut justru akan berdampak pada politik Indonesia yang tidak lagi bebas aktif.

Belajar dari tanggul laut di Jepang dan Belanda

Sebelum rencana ekspansi sepanjang Pantura, proyek tanggul laut Jakarta adalah bagian dari masterplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan. Proyek ini sendiri adalah permintaan dari pemerintah Indonesia kepada Belanda untuk membantu permasalahan pesisir di Jakarta.

Belanda sendiri telah membangun serangkaian proyek konstruksi berupa bendungan, pintu air, dan tanggul bernama Delta Works sejak tahun 1954 untuk melindungi daerahnya dari luapan air laut.

Meski begitu, ada beberapa perbedaan fundamental antara proses pembangunan tanggul laut Belanda dan Indonesia. Salah satunya adalah keterlibatan publik.

"Kalau di Belanda itu daratannya ada di bawah permukaan laut, jadi mau tidak mau mereka harus membuat manajemen air yang sangat bagus dan terintegrasi antara tanggul, drainase, dan tata ruang kotanya. Selain itu, memang partisipasi publik di Belanda itu sangat kuat, terutama di dalam perencanaan proyek besar, jadi publik itu selalu ikut terlibat," jelas Rizal. 

Sementara Suci Fitria Tanjung, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, menilai pemerintah tidak cukup melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan tanggul.

"Ada kekurangan dari pemerintah, yaitu tidak melibatkan masyarakat secara meaningful participation. Bagaimana kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok disabilitas itu betul-betul diajak untuk merancang dan mengevaluasi, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka, dan bagaimana seharusnya solusi itu dibangun secara bersama-sama," kata Suci.

Bukan bisnis, perlindungan warga yang harus jadi prioritas

Selain Belanda, Indonesia juga dinilai perlu berkaca pada Jepang yang membangun tanggul sebagai mitigasi risiko tsunami. Tanggul laut sepanjang 400 kilometer dibangun di sekitar 600 lokasi di Jepang dan menghabiskan biaya sekitar ¥1,3 triliun atau setara dengan Rp138,8 triliun.

Meski menghabiskan dana yang cukup fantastis, tanggul tersebut berhasil menyelamatkan beberapa area dari terjangan tsunami dahsyat tahun 2011.

Menurut Bhima, negara-negara lain seperti Belanda dan Jepang tidak menjadikan proyek tanggul sebagai proyek komersial, sehingga fokus utamanya hanya untuk melindungi masyarakat. 

Sementara di Indonesia, tanggul laut dinilai tidak hanya dibangun untuk kepentingan lingkungan serta perlindungan masyarakat, tapi juga kepentingan bisnis dan investor.

"Sebagian besar pembiayaan dari giant sea wall di Belanda dan Jepang itu lebih dominan dari dana APBN atau APBD, dan lebih bertujuan mengurangi dampak dari bencana, dibandingkan bertujuan membuat suatu daerah menjadi magnet ekonomi," ungkap Bhima.

Menurut WALHI, meski tanggul laut bisa menjadi solusi jangka pendek, pemerintah harus terus mencari solusi jangka panjang yang dinilai lebih efektif untuk melindungi masyarakat.

Suci juga mengungkapkan bahwa sedikitnya 24 ribu nelayan harus direlokasi demi pembangunan tanggul di Jakarta saja. Jika dilanjutkan hingga Pantura, akan lebih banyak lagi nelayan yang harus direlokasi sehingga rawan meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial.

Editor: Arti Ekawati