Tim Pengamat Diharap Jaga Gencatan Senjata di Suriah
20 April 2012
Untuk pasukan pengamat semacam itu harus disediakan „sarana yang diperlukan“ di darat dan di udara. Demikian dikatakan Alain Juppé mengawali pertemuan delegasi apa yang disebut „Sahabat Suriah“ di Paris. Pada pembicaraan tersebut juga hadir Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Selain itu Amerika Serikat meminta sanksi-sanksi lebih ketat terhadap Suriah. Di Dewan Keamanan PBB harus diupayakan resolusi sesuai Pasal VII „dengan amat energik“. Kata Menlu AS Clinton seusai pertemuan.
Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppé mengancam pengkajian opsi lainnya, seandainya Suriah tidak melaksanakan rencana perdamaian. Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh pihak pemberontak yang bertanggung jawab untuk kekerasan di Suriah. Pemerintah Suriah bukan satu-satunya pihak yang bersalah dalam kekerasan di negara itu. „Situasinya sangat rumit“, kata Lavrov. Rusia dan Cina sebetulnya juga diundang untuk menghadiri pertemuan di Paris, namun menolak hadir. Demikian menurut keterangan kementerian luar negeri Perancis.
Sekjen PBB Kritik Rezim Assad
Kepada Menlu Perancis Juppé, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon sudah meminta peningkatan jumlah pengamat. Dalam sebuah laporan DK PBB, Ban meminta misi tiga bulan dengan beranggotakan 300 pengamat. Menurut laporan kantor berita, dalam suratnya Sekjen PBB tsb. dengan kata-kata tegas yang tidak biasa, mengecam rezim dari Presiden Bashar al-Assad tidak menepati enam poin kesepakatan rencana perdamaian dari utusan khusus internasional masalah Suriah, Kofi Annan.
Saat ini hanya sekelompok kecil tim pengamat awal yang berada di Suriah. Kamis (19/04) mereka menyepakati dengan pemerintah Suriah sebuah kerangka perjanjian untuk tugas mereka selanjutnya. Seorang juru bicara Annan mengatakan, kesepakatan itu terutama menjamin kebebasan bergerak sepenuhnya para pengamat tersebut. Ditambahkan juru bicara Annan, direncanakan pertemuan dengan wakil-wakil oposisi untuk membahas kewajiban-kewajiban mereka.
DK/afp/dpa/rtr